Namun, minggu lalu, pernyataannya sudah berubah 180 derajat. Kepada wartawan Kompas (4/3), Presiden mengawali pernyataannya dengan menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Namun, berikutnya, "terhadap pengusul wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan" itulah yang berubah 180 derajat dari sebelumnya.Â
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya. Ini kita sesalkan, sesuai sumpahnya, sepatutnya menjadi kewajiban Presiden Jokowi untuk menyetop wacana yang melecehkan konstitusi. Yang bisa membuat dia sendiri terjungkal terkena pasal pemakzulan.Â
Saya kutipkan kisah kejatuhan 3 Presiden RI yang saya sebut di awal sebagai tragis. Presiden Soekarno diberhentikan tahun 1967, empat tahun setelah ditetapkan Sidang MPRS tahun 1963 sebagai Presiden Seumur Hidup. Padahal, kurang apa Bung Karno, dia Proklmator RI, perumus Pancasila dan UUD 1945. Bung Karno kabarnya juga tidak nyaman dengan penetapan itu karena di mata internasional ia dapat dikategorikan sebagai pemimpin diktator.
Sidang penetapannya sebagai Presiden Seumur Hidup, dipimpin Ketua MPRS, Chairul Saleh. Di awal Orde Baru Chairul Saleh ikut ditahan karena dianggap mendukung Soekarno yang pro PKI. Chairul Saleh meninggal pada tanggal 8 Februari 1967 dengan status tahanan politik. Hingga sekarang tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penahanannya.Â
Kejatuhan Pak Harto juga hanya beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai Presiden RI ke 7. Pak Harto juga sudah berkali - kali menyatakan niatnya berhenti. Namun, para pembantunya meyakinkan rakyat merasa nyaman dan menghendaki Pak Harto lanjut. Yang menjadi buzzernya waktu itu Harmoko, Menteri Penerangan RI. " Big data"nya adalah aspirasi rakyat di forum Kelompencapir ( Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa, adalah kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Orde Baru). Adalah Harmoko juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPR-MPR-RI yang meminta bossnya turun. Kurang apa Pak Harto? Sejarah perjuangannya dicatat tinta emas. Memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta; merebut Irian Jaya; Membubarkan PKI; dan dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan.
Gus Dur, lebih kurang sama kuatnya dengan Bung Karno dan Pak Harto. Dia tokoh NU yang punya basis anggota ormas Islam
terbesar di Indonesia. Basis aktifis prodemokrasi. Toh tak berdaya ketika Sidang Istimewa MPR 2001 memberhentikannya dengan hormat.Â
"Saya juga merasakan pernyataan para politisi yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan Penundaan Pemilu 2024 sebagai bualan. Klaim big data yang disebutnya sebagai basis mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan Penundaan Pemilu 2024, tidak jelas. Itu lebih tepat dikatakan Big Lies," komentar Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Big lies adalah kebohongan besar.
Halaman :
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya. Ini kita sesalkan, sesuai sumpahnya, sepatutnya menjadi kewajiban Presiden Jokowi untuk menyetop wacana yang melecehkan konstitusi. Yang bisa membuat dia sendiri terjungkal terkena pasal pemakzulan.Â
Saya kutipkan kisah kejatuhan 3 Presiden RI yang saya sebut di awal sebagai tragis. Presiden Soekarno diberhentikan tahun 1967, empat tahun setelah ditetapkan Sidang MPRS tahun 1963 sebagai Presiden Seumur Hidup. Padahal, kurang apa Bung Karno, dia Proklmator RI, perumus Pancasila dan UUD 1945. Bung Karno kabarnya juga tidak nyaman dengan penetapan itu karena di mata internasional ia dapat dikategorikan sebagai pemimpin diktator.
Sidang penetapannya sebagai Presiden Seumur Hidup, dipimpin Ketua MPRS, Chairul Saleh. Di awal Orde Baru Chairul Saleh ikut ditahan karena dianggap mendukung Soekarno yang pro PKI. Chairul Saleh meninggal pada tanggal 8 Februari 1967 dengan status tahanan politik. Hingga sekarang tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penahanannya.Â
Kejatuhan Pak Harto juga hanya beberapa bulan setelah pelantikannya sebagai Presiden RI ke 7. Pak Harto juga sudah berkali - kali menyatakan niatnya berhenti. Namun, para pembantunya meyakinkan rakyat merasa nyaman dan menghendaki Pak Harto lanjut. Yang menjadi buzzernya waktu itu Harmoko, Menteri Penerangan RI. " Big data"nya adalah aspirasi rakyat di forum Kelompencapir ( Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa, adalah kegiatan pertemuan untuk petani dan nelayan di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Orde Baru). Adalah Harmoko juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPR-MPR-RI yang meminta bossnya turun. Kurang apa Pak Harto? Sejarah perjuangannya dicatat tinta emas. Memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta; merebut Irian Jaya; Membubarkan PKI; dan dinobatkan sebagai Bapak Pembangunan.
Gus Dur, lebih kurang sama kuatnya dengan Bung Karno dan Pak Harto. Dia tokoh NU yang punya basis anggota ormas Islam
terbesar di Indonesia. Basis aktifis prodemokrasi. Toh tak berdaya ketika Sidang Istimewa MPR 2001 memberhentikannya dengan hormat.Â
"Saya juga merasakan pernyataan para politisi yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan Penundaan Pemilu 2024 sebagai bualan. Klaim big data yang disebutnya sebagai basis mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dan Penundaan Pemilu 2024, tidak jelas. Itu lebih tepat dikatakan Big Lies," komentar Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Big lies adalah kebohongan besar.
