SHARE

Istimewa

Gambaran seperti itulah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila, seperti cita-cita Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Koperasi sesungguhnya dimaknai sebagai cara atau sarana berhimpun rakyat dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi.
 

“Para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapa pun, termasuk orang asing. Maka, koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,” papar dia.

Mengenai BUMN, LaNyalla menegaskan badan itu wajib masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Contohnya adalah listrik, transportasi, telekomunikasi, dan air bersih. Menurutnya, BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan teknologi tinggi sekaligus beresiko tinggi.

“(BUMN) boleh bermitra dengan swasta atau asing, namun kendali utama tetap berada di BUMN sebab sektor-sektor itu, tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing,” kata dia.

Negara, tambah LaNyalla, juga harus memastikan industri-industri hulu atau industri-industri berat di sektor strategis yang dibangun pada era Orde Lama dan Orde Baru tidak dibiarkan mati hanya karena dinilai sudah tidak efisien dibandingkan industri impor.

Sebaliknya, industri tersebut harus direstorasi karena negara yang besar dan tangguh mutlak memiliki industri berat di sektor-sektor strategis untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi. “Memang menutup atau membubarkan BUMN yang sudah tidak efisien lebih mudah ketimbang melakukan restorasi. Tetapi menurut saya, tidak benar jika negara sebesar Indonesia tidak memiliki heavy industries (industri-industri berat) karena semua negara maju dan besar, pasti memiliki industri hulu di sektor-sektor strategis,” katanya.

Semua hal itu, kata LaNyalla, sesuai pula dengan pemikiran luhur para pendiri bangsa dalam merancang Indonesia di masa depan agar dapat sampai pada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman :
Tags
SHARE