Keempat, lanjutnya, setiap jenjang keputusan impor diambil secara tidak transparan sehingga membuka celah rente, seperti yang terjadi pada kasus dugaan suap daging sapi, gula, dan juga bawang putih. "Korupsi itu bukan karena impor, melainkan sistem regulasi yang kompleks dan berbelit yang membuka banyak celah penyelewengan," paparnya.
Felippa juga menyoroti bahwa kebijakan pangan Indonesia seringkali terpusat kepada swasembada pangan melawan perdagangan pangan yang diasosiakan dengan kepentingan petani melawan kepentingan konsumen.
Padahal, lanjutnya, petani juga merupakan konsumen sehingga diperlukan kebijakan pangan yang menyeluruh untuk melindungi keduanya.
“Kebijakan pangan harus bergeser dari sebatas dikotomi swasembada versus perdagangan pangan yang tidak produktif. Kebijakan pangan yang komprehensif harus secara strategis mengembangkan pertanian domestik sekaligus memanfaatkan pasar internasional dengan rasional dan berbasis data,” ujarnya.
Halaman :
Felippa juga menyoroti bahwa kebijakan pangan Indonesia seringkali terpusat kepada swasembada pangan melawan perdagangan pangan yang diasosiakan dengan kepentingan petani melawan kepentingan konsumen.
Padahal, lanjutnya, petani juga merupakan konsumen sehingga diperlukan kebijakan pangan yang menyeluruh untuk melindungi keduanya.
“Kebijakan pangan harus bergeser dari sebatas dikotomi swasembada versus perdagangan pangan yang tidak produktif. Kebijakan pangan yang komprehensif harus secara strategis mengembangkan pertanian domestik sekaligus memanfaatkan pasar internasional dengan rasional dan berbasis data,” ujarnya.
.jpg "Buah Kegigihan Ngatini Merajut Nilon Hinga Bantuan PENA")
.jpg "Perjuangan Iki Menghidupi Adiknya Diapresiasi Kemensos")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
