Pemerintah juga bertugas menyiapkan seluruh ekosistem pendukung, mulai dari regulasi yang kuat, ketersediaan data tenaga kerja hijau oleh BPS, standar kompetensi, hingga insentif bagi dunia usaha dan industri untuk ikut bergerak.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah seperti Kalimantan Timur perlu memiliki tahapan yang lebih detail mengenai kapan pengurangan tenaga kerja di sektor tertentu, agar program pelatihan alih kompetensi dapat disiapkan jauh-jauh hari sebelum itu terjadi.
"Strategi ini penting untuk menyeimbangkan antara potensi terciptanya pekerjaan baru dengan risiko hilangnya pekerjaan lama akibat disrupsi teknologi dan akselerasi menuju pembangunan berkelanjutan," demikian Yuke.
