SHARE

Wakil Ketua DPR RI  Abdul Muhaimin Iskandar

CARAPANDANG.COM -  Wakil Ketua DPR RI  Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk memastikan keamanan data pribadi masyarakat terkait rencana integrasi nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menilai integrasi NIK dan NPWP seperti diamanahkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan sehingga memerlukan pengamanan memadai agar masyarakat tidak dirugikan.

"Integrasi NIK dan NPWP adalah terobosan bagus. Namun yang perlu diingat adalah soal keamanannya, pemerintah tentu saja harus memastikan keamanan data penduduk," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/10).

Ketua Umum PKB ini memandang kerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas dan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara sehingga keamanan data wajib dipenuhi negara. Maka, dia meminta pemerintah menjadikan kasus bobolnya data penduduk yang sudah terjadi sebelumnya bisa dijadikan pelajaran betapa pentingnya keamanan data penduduk.

"Contoh kasusnya sudah banyak, aplikasi yang berkaitan dengan COVID-19 bisa dijadikan pelajaran oleh pemerintah bahwa keamanan data itu sangat penting. Kalau perlu keamanannya berlapis saja," ujarnya

Cak Imin mengatakan dirinya bukan tidak sepakat dilakukannya integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Namun menurut dia, penerapan "single identity number" di Indonesia membutuhkan usaha yang keras dan komprehensif.

Tags
SHARE