CARAPANDANG.COM - Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan rendahnya jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dialami perempuan.
Hambatan itu antara lain faktor keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses seleksi, lingkungan politik yang tidak sensitif gender, hingga hambatan yang bersifat sosial kultural.
"Apabila kita ingin menghadirkan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang inklusif bagi semua kelompok, maka struktur penyelenggara pemilu yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender menjadi prasyarat penting," kata Aditya dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Dia mengatakan, untuk menuju hal tersebut, salah satu titik krusialnya tentu berada dalam pembentukan tim seleksi yang harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan memiliki perspektif gender yang kuat.
Tim Seleksi juga dapat memberikan porsi perhatian yang serius dalam menjaga jumlah keterwakilan yang memadai hingga tahap akhir seleksi.
Setelahnya, ujar dia, komitmen para politisi di DPR RI dalam memberikan kebijakan yang tentu berpihak kepada keterwakilan perempuan.
"Harapannya, jumlah komisioner perempuan yang dipilih oleh Komisi II DPR RI nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya," katanya.
Untuk itu, katanya, perlu adanya suatu upaya secara kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk dapat mendorong jumlah keterwakilan yang sesuai dengan amanat undang-undang di Lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan terciptanya kebijakan-kebijakan prosedural kepemiluan yang ramah terhadap perempuan.
PUSKAPOL LPPSP FISIP UI dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan mitra pelaksananya International Foundation for ElectoralSystems (IFES) sedang melaksanakan Program Perempuan Memimpin 2021.
Â
Halaman :
Hambatan itu antara lain faktor keterbatasan informasi mengenai mekanisme proses seleksi, lingkungan politik yang tidak sensitif gender, hingga hambatan yang bersifat sosial kultural.
"Apabila kita ingin menghadirkan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang inklusif bagi semua kelompok, maka struktur penyelenggara pemilu yang inklusif dengan memperhatikan kesetaraan gender menjadi prasyarat penting," kata Aditya dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Dia mengatakan, untuk menuju hal tersebut, salah satu titik krusialnya tentu berada dalam pembentukan tim seleksi yang harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan memiliki perspektif gender yang kuat.
Tim Seleksi juga dapat memberikan porsi perhatian yang serius dalam menjaga jumlah keterwakilan yang memadai hingga tahap akhir seleksi.
Setelahnya, ujar dia, komitmen para politisi di DPR RI dalam memberikan kebijakan yang tentu berpihak kepada keterwakilan perempuan.
"Harapannya, jumlah komisioner perempuan yang dipilih oleh Komisi II DPR RI nanti bisa lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya," katanya.
Untuk itu, katanya, perlu adanya suatu upaya secara kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk dapat mendorong jumlah keterwakilan yang sesuai dengan amanat undang-undang di Lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan terciptanya kebijakan-kebijakan prosedural kepemiluan yang ramah terhadap perempuan.
PUSKAPOL LPPSP FISIP UI dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan mitra pelaksananya International Foundation for ElectoralSystems (IFES) sedang melaksanakan Program Perempuan Memimpin 2021.
Â
.jpg "PKS Jabar: Imam Budi Hartono Calon Walikota Depok")
.jpg "Golkar Jateng Usulkan Airlangga Ketum Golkar Kembali")
.jpg "TKN Prabowo Gibran Minta Pendukungnya Percaya MK")
.jpg "Bosannya LeBron Bertemu Nuggetts di Playoff NBA")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
