SHARE

Ilustrasi (istimewa)

Kurangnya gerak pada tubuh masyarakat juga terbukti dengan adanya 8,56 persen penyandang disabilitas, namun pembinaan olahraga baru terdapat di Surakarta. Sehingga sebagian besar penduduk disabilitas belum bisa mendapatkan hak untuk berolahraga.

“Kita tidak mendikotomikan. Presiden juga mengatakan kita tidak boleh membedakan antara yang normal dan yang difabel, semuanya harus sama. Tidak boleh membedakan,” kata dia.

Sedangkan untuk ruang publik untuk berolahraga yang dimiliki oleh Tanah Air, dia menyebutkan hanya terdapat 24 persen atau sebanyak 20.138 unit dari 83.931 desa atau kelurahan yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut Ary, kurangnya aktivitas dan fasilitas olahraga itu, juga memberikan dampak pada kualitas kebugaran jasmani pada remaja di Indonesia. Dia menyebutkan hanya 2,1 persen pelajar yang masuk dalam kategori sangat aktif, sedangkan pelajar bugar pada kategori baik sekali hanya mencapai 0,14 persen.

Rendahnya angka kebugaran tubuh pada pelajar itu, disebabkan karena seluruh cara belajar maupun bekerja dan gaya hidup yang diterapkan oleh para pelajar, 90 persen tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan gawai.

Melihat angka kebugaran masyarakat serta minimnya fasilitas dan memprihatinkan, dia mengatakan masyarakat perlu membiasakan diri setidaknya berjalan di dalam ruangan selama 45 menit hingga satu jam supaya kebugaran tubuh tidak berkurang walaupun pandemi COVID-19 sedang terjadi.

“Badan kita harus tetap digerakkan. Badan kita harus tetap sehat, badan kita harus tetap bugar. Di manapun dan kapanpun itu, apapun,” kata Ary.

Halaman :