Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana, mengatakan inovasi infrastruktur digital dan kolaborasi aktif menjadi kunci utama Provinsi Bali dalam mempercepat terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang inklusif.
Pramana menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah turunan langsung dari agenda memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Nilai keterbukaan ini, menurutnya, adalah fondasi dari Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan partisipatif.
Pramana menekankan bahwa penyediaan informasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh Infrastruktur Akses Informasi yang memadai. “Tentunya kalau informasi tidak mudah diakses oleh masyarakat susah juga. Sehingga kita harus mempersiapkan kanal-kanal yang bisa diakses oleh masyarakat dan tentunya juga menyiapkan infrastruktur,” ujarnya.
Ia lantas membeberkan salah satu terobosan konkret Pemprov Bali dalam memeratakan akses digital. “Kami di Bali ada di desa adat, tentunya kami sudah memasang wifi gratis di setiap desa adat di Bali sehingga masyarakat bisa mudah untuk mengakses informasi yang kita keluarkan dari PPID,” paparnya. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong Partisipasi Masyarakat yang lebih luas dalam proses pembangunan. dilansir infopublik.com
