SUMBAR, CARAPANDANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah yang juga merupakan Ketua Dewan Harian Daerah Pembudayaan Kejuangan (DHD) 45 Sumbar menilai 

sejarah perjuangan antar daerah di Indonesia perlu dikoneksikan lebih optimal, sebab ada sejumlah kesamaan yang selama ini belum terkuak sehingga pemahaman di masyarakat menjadi tidak utuh.

Hal itu diungkapkan Mahyeldi saat menerima kunjungan Ketua DHD Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Utara (Sumut), Mayjen TNI (Purn) M. Hasyim, beserta rombongan di Istana Gubernuran, Kamis (23/1/2025).

Apalagi, jelas Mahyeldi, selama masa pemerintahan Belanda, seluruh pulau Sumatera berada di bawah pemerintahan Gouvernement van Sumatra dengan ibukota di Medan. Kemudian pada 1948, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada masa itu, Sumbar menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah.

"Kami ingin kunjungan ini menjadi momen membangun kesadaran bersama bahwa sejarah adalah dasar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Kemudian perlu menyatukan ciri khas sejarah antar daerah, khususnya antara Sumbar dan Sumut agar lebih terhubung dan saling melengkapi,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi juga menekankan pentingnya sejarah yang mengandung semangat juang agar diwariskan pada generasi penerus. Setiap situs sejarah selayaknya dikelola menjadi destinasi wisata tematik yang informatif.