Dadan juga menyampaikan persetujuan dari Komisi IX DPR RI merupakan salah satu syarat penggunaan APBN agar Badan Gizi Nasional bisa menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.

"Salah satu syarat yang hari ini terakhir, yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX agar anggaran BGN disetujui. Dengan demikian, uang itu akan masuk ke BGN, dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program MBG," kata dia.

Diketahui, Badan Gizi Nasional resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis per hari ini, Senin (6/1).

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis pada bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.