CARAPANDANG – Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang mencatat total ada 63 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanggerang, Hendra Tarmizi, mengatakan bahwa selama ini memang kurang adanya kordinasi antara penyelenggara MBG dengan pihaknya, sehingga baru terdata jumlah dapur MBG yang ada di wilayahnya.
“Begitu kasus keracunan terjadi di berbagai daerah, baru ada kordinasi dengan kami. Sehingga kami baru melakukan pendampingan untuk pemenuhan standar bagi SPPG agar bisa mendapat SLHS,” katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh SPPG agar mendapat SLHS. Salah satu, kata Hendra, pengolah makanannya harus memiliki sertifikat penjamah makanan (food handler).
“Selain itu, sanitasinya juga harus baik, sistem penyimpanan makanan harus baik. Dapur harus bersih, pembuangan limbah juga harus baik, air yang digunakan harus benar-benar terjamin kebersihannya, dan sejumlah syarat lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pemerintah menargetkan agar dalam hitungan beberapa minggu ke depan semua SPPG wajib memiliki SLHS. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar SPPG memperketat disiplin prosedur, utamanya masalah kebersihan dapur.
