CARAPANDANG.COM - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih serta melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur, peran, dan fungsi keraton di Indonesia agar kekayaan budaya nasional itu tidak punah akibat termakan zaman.
"Mengingat kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton di berbagai daerah, juga keraton merupakan salah satu sumber seni dan seni budaya bangsa," kata dia, usai menerima delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), di Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Delegasi FSKN yang hadir antara lain penasihat FSKN, Teuku Rafly Pasya dan Evi Oktavia, Ketua Umum FSKN, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr AA Mapparessa, Sekretaris Umum FSKN, Rd Hanif Radinal, Ketua Departemen Antar Lembaga FSKN, Teuku Rassya Pasha, dan Kepala Sekretariat FSKN, Ahmad Jazuli.
Soesatyo mengatakan, dari 250 keraton sebelum kemerdekaan, setidaknya kini tinggal 54 keraton, itu pun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap berdiri dan melestarikan adat dan kebudayaannya. "Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton sangat diperlukan," ujar dia.
Menurut dia, secara peraturan perundangan hingga anggaran, komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional tidak perlu diragukan. "Hanya tinggal pelaksanaannya di lapangan. Pelibatan keraton ini sangat penting dan tak boleh terlupakan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp1 triliun.
Halaman :
"Mengingat kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton di berbagai daerah, juga keraton merupakan salah satu sumber seni dan seni budaya bangsa," kata dia, usai menerima delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), di Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Delegasi FSKN yang hadir antara lain penasihat FSKN, Teuku Rafly Pasya dan Evi Oktavia, Ketua Umum FSKN, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr AA Mapparessa, Sekretaris Umum FSKN, Rd Hanif Radinal, Ketua Departemen Antar Lembaga FSKN, Teuku Rassya Pasha, dan Kepala Sekretariat FSKN, Ahmad Jazuli.
Soesatyo mengatakan, dari 250 keraton sebelum kemerdekaan, setidaknya kini tinggal 54 keraton, itu pun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap berdiri dan melestarikan adat dan kebudayaannya. "Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton sangat diperlukan," ujar dia.
Menurut dia, secara peraturan perundangan hingga anggaran, komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional tidak perlu diragukan. "Hanya tinggal pelaksanaannya di lapangan. Pelibatan keraton ini sangat penting dan tak boleh terlupakan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp1 triliun.
