Kelima, pemerintah juga memberi dukungan bagi akses perumahan melalui program manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini menawarkan relaksasi bunga kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan apartemen, maupun kredit pemilikan rumah tapak dengan suku bunga diturunkan menjadi BI Rate plus 3 persen.
Kredit untuk pengembang juga direlaksasi menjadi BI Rate plus 4 persen dengan tambahan kemudahan akses SLIK OJK. Tahun ini ditargetkan 1.050 unit rumah dapat terfasilitasi dengan nilai manfaat Rp 150 miliar yang seluruhnya ditanggung BPJS.
Program selanjutnya adalah program padat karya tunai atau cash for work turut menjadi andalan. Melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kemenhub, program ini diproyeksikan menyerap lebih dari 609 ribu pekerja dalam periode September hingga Desember 2025.
Pemerintah mengalokasikan Rp 3,5 triliun melalui Kementerian PU dan Rp 1,8 triliun melalui Kemenhub untuk membiayai upah pekerja harian dalam proyek infrastruktur.
Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi tata ruang melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke sistem Online Single Submission (OSS).
Program RDTR dimulai di 50 daerah pada 2025 dengan dukungan anggaran Rp 175 miliar, dan diperluas menjadi 300 daerah pada 2026 dengan anggaran Rp 1,05 triliun. Langkah ini diharapkan mempermudah investasi dengan kepastian perizinan yang lebih cepat.
