CARAPANDANG – Ketua DPP Nasdem, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa partainya bersama partai lain akan serius membahas penempatan kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ibukota Nusantara (IKN).

Selain itu, katanya agar proyek IKN ini tidak sia-sia maka pihaknya juga akan berdiskusi mengenai pemindahan kantor Wapres bersama Kementerian/Lembaga dan aparatur sipil negara (ASN).

"Posisi saya sebagai Ketua Komisi II DPR, saya ditugaskan partai untuk memimpin komisi yang diberi tugas mengurusi otoritas IKN dari sisi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada  Jumat, 18 Juli 2025.

“Tentu kami melakukan pembicaraan-pembicaraan yang intensif,” sambungnya.

Komisi II sedang membahas siklus anggaran RAPBN 2026 yang di dalamnya ada usulan tambahan anggaran dari Otorita IKN lebih dari Rp16 triliun. Sementara pagu anggaran 2026 untuk IKN saat ini hanya ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

Jika usulan anggaran tersebut disetujui, maka total anggaran untuk IKN mencapai Rp21 triliun. Angka ini cukup fantastis apalagi jika tidak dibarengi dengan pemanfaatan IKN secara maksimal.

"Kalau tidak ada sikap politik (dari pemerintah), mutasi ASN tidak dilakukan, dan belum diputuskan kementerian mana yang harus berpindah, kita merasa uang Rp21 triliun itu lebih bermanfaat untuk program strategis lain,” katanya.