“AMK harus mendapatkan pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, serta pemulihan gizi yang intensif dan berkelanjutan. Negara harus menjamin masa depan yang lebih baik dan lingkungan yang aman bagi anak ini, pascaproses hukum berlangsung,” ucapnya.

Menurut dia, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan anak, mulai dari keluarga dan lingkungan masyarakat hingga penguatan kelembagaan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

“Kewaspadaan dan kepedulian lingkungan sekitar harus terus ditingkatkan untuk mencegah potensi kekerasan terhadap anak,” Atalia menekankan.

Dia pun mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah untuk memperbanyak sosialisasi dan kampanye edukatif mengenai pengasuhan positif dan pentingnya melapor jika menemukan indikasi kekerasan atau penelantaran anak.

Di samping itu, Atalia mengatakan legislator di Komisi VIII DPR RI siap mengawal dan memperkuat regulasi serta alokasi anggaran untuk memastikan perlindungan anak Indonesia berjalan optimal.

“Mari jadikan kasus pilu AMK sebagai pembuka mata kita semua. Lindungi anak-anak kita karena mereka adalah masa depan bangsa. Setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” imbuhnya.